JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Komunikasi Politik, Lely Arrianie menyambut baik keinginan Partai Golkar mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bagi hadir dalam musyawarah nasional (Munas) dan mengawasi aktivitas politik uang di sana.
“Kalau ada kesadaran di Munas Golkar nanti melibatkan beberapa lembaga itu aku pikir bagus,” ujar Lely ketika dihubungi, Sabtu (27/2/2016).
“Seharusnya beberapa lembaga itu memberi sambutanbyang sama kuatnya dengan keinginan mereka,” lanjut dia.
Pasalnya, pergantian kepemimpinan di partai politik memang dinilai kental dengan politik uang dan perlu diawasi secara ketat. Jika KPK dan Polri menyanggupi bagi mengawasi Munas Golkar, kata Lely, mereka tidak harus tampil namun justru mengawasi secara diam-diam seperti yg dikerjakan intelijen.
“Tapi keberadaan mereka memang seharusnya ada. Sehingga prinsip pencegahan yg mereka utamakan harusnya termanifestasikan dalam kegiatan kepartaian dan pemerintahan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Generik Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, pertemuan harian pengurus DPP Partai Golkar, Selasa (23/2/2016) malam Golkar mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bagi hadir pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Menurut rencana, Munas mulai diselenggarakan pada April mendatang. Aburizal mengatakan, undangan tersebut diberikan sebagai bentuk kerja sama Partai Golkar dengan kedua institusi tersebut.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
