Jakarta -Masih banyaknya Kementerian/Lembaga (K/L) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memakai produk impor dalam disebabkan dua alasan. Salah satunya harga yg lebih murah.
“Ada preferensi sedikit banyak dari segi harga,” ungkap Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dalam jumpa pers usai meeting kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Kemudian adalah standarisasi dari produk yg digunakan. Darmin menyebutkan, pada dua komponen, memang secara standarisasi tak sesuai dengan kebutuhan. Akan tapi banyak juga yg memutuskan standarisasi cuma bagi mendapatkan harga lebih murah.
“Dalam praktiknya, itu kemudian dalam pengadaan menjadi sangat penting, waktu pengadaan dibuat itu speknya ditulis bagaimana. Nah kalau speknya ditulis yg tak mampu dibuat di dalam negeri, telah pasti tak dapat menang yg buatan dalam negeri,” papar Darmin.
Darmin menjelaskan, kebutuhan bahan baku dan penolong memang tinggi belakangan waktu. Salah satunya dikarenakan makin gencarnya pembangunan infrastruktur dari berbagai sektor.
“Kita mengundang berbagai investasi di bidang yg strategis, termasuk infrastruktur. Nah itu berarti ada banyak produk yg sebetulnya jumlahnya makin lama makin besar, dengan standar yg sama,” jelasnya.
“Seperti 35.000 MW memerlukan 46.000 km transmisi. Transmisi itu kan tower, itu bukan kabel dan alatnya buat menarik itu bukan barang yg sulit. Kalau dibuat standar buat pemakaiannya, sedemikian rupa sehingga standar itu memang memenuhi standar kualitas yg diperlukan, tapi dapat juga dihasilkan di dalam negeri maka kalian yakin ini produknya mulai lebih kompetitif di dalam negeri,” terang Darmin.
(mkl/wdl)
Sumber: http://ift.tt/1m2K6Bu
