JAKARTA, KOMPAS.com — Pro dan kontra selalu bergulir seiring dilanjutkannya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat.
Salah sesuatu substansi revisi yg mendapat sorotan adalah keberadaan dewan pengawas buat KPK dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Dewan pengawas ini pula yg menerbitkan izin buat KPK buat melakukan penyadapan.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi cuma memberikan tanggapan singkat. Jokowi pun lebih berbicara soal revisi UU KPK yg yaitu inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat daripada substansi isi pasalnya.
“Itu masih dalam proses di sana (DPR), jangan ditanyakan kepada saya,” ucap Presiden dalam siaran pers yg diterima dari Tim Komunikasi Presiden, Kamis (11/2/2016).
(Baca: Gerindra Gantungkan Asa ke Jokowi buat Menarik Diri dari Revisi UU KPK)
Dia kembali mengulang bahwa revisi UU KPK tak boleh bersifat melemahkan, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Tetapi, perlu aku sampaikan bahwa revisi UU KPK harus memperkuat KPK,” kata Presiden.
Di dalam meeting Badan Legislasi pada Rabu (10/2/2016) lalu, sebanyak sembilan fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, dan Fraksi PAN, menyetujui revisi tersebut.
(Baca: Independensi KPK Tergerus Dewan Pengawas)
Hanya Fraksi Partai Gerindra yg menolak revisi UU KPK karena menganggap substansi pasal yg ada di dalamnya cenderung melemahkan.
Belakangan, Ketua Generik Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan agar fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat bagi menolak revisi UU KPK.
Setidaknya, ada empat hal yg masuk dalam revisi UU KPK itu, yakni dibentuknya dewan pengawas, diaturnya mekanisme penyadapan, wewenang KPK dalam mengangkat penyidik, penyelidik serta penutut umum, dan wewenang penerbitan SP3.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
