Jakarta – Indonesia lewat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sudah memberlakukan bebas visa sedikitnya untuk 90 negara. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan seandainya aturan bebas visa cuma berlaku untuk mereka yg tiba ke Indonesia buat berwisata.
“Komitmen kalian memberikan bebas visa tapi dengan tingkat keamanan kalian membuat betul-betul di sini. Itu cuma diberikan buat turis, bukan buat semua,” ujar Yasonna usai membuka Kedap Kerja ‘Evaluasi Capaian Kerja 2015’ Kementerian Hukum dan HAM di Ballroom Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (21/2/2016) malam.
“Perlu kehati-hatian, jadi itu perlu diatur, apalagi ini kan negara yg potensial besar,” jelasnya.
Baca juga: Dirjen Imigrasi Pastikan Tim Pengawas Orang Asing Akan Bekerja Optimal
Yasonna menuturkan, sistem yg dipakai buat menyaring warga asing yg masuk ke Indonesia salah satunya merupakan bekerja sama dengan para travel agen di luar negeri.
“Kita harapkan mulai dibuat sistemnya seperti travel agent basic. Jadi misalnya, dari China itu ada kerjasama travel agent. Siapa yg dikirim ke mari. Misal 200 tiba dari suatu travel agent, kembali juga 200,” terang Yasonna.
Sebelumnya, Ditjen Imigrasi sudah membuat Sekretariat Supervisi Orang Asing (Pora). Pora dibentuk mengacu pada UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie menegaskan, Pora tak cuma bekerja melakukan pengawasan, tetapi juga penindakan hukum.
“Sejauh ini dalam upaya penyelesaian mereka mulai dikerjakan deportasi seandainya terbukti melakukan pelanggaran secara administrasi. Namun seandainya ditemukan pelanggaran maka dapat dikenakan pidana,” ujar Ronny Sompie di Jakarta, Selasa (16/2).
“Namun ada dua kendala yg aku temukan baik di Jakarta maupun provinsi yang lain ada yg setelah diputuskan pulang (dipulangkan), negara yang berasal mereka tak menerimanya kembali,” jelasnya.
(rna/imk)
$(document).ready(function(){ polong.create({ group: 771, target:’bx_polong’ }); });
Sumber: http://news.detik.com
