KUPANG, KOMPAS.com — Calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, menolak praktik politik uang dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yg mulai dilaksanakan pada pertengahan April 2016.
“Saya menolak dengan tegas praktik-praktik politik kotor memakai uang bagi membeli suara dalam Munaslub Partai Golkar karena tak mengedukasi kader dan peserta munaslub bagi memulai mencegah korupsi dari partai politik,” kata Mahyudin kepada wartawan di Kupang, Sabtu malam.
Mahyudin, yg juga Wakil Ketua MPR itu, menyampaikan hal tersebut ketika melakukan silaturahim dan konsolidasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Provinsi NTT Ibrahim Agustinus Medah dan seluruh pengurus Dewan Perwakilan Daerah tingkat II kabupaten/kota se-NTT di Kupang.
“Opini atau isu yg berkembang bahwa fungsionaris Partai Golkar, Nurdin Halid, bilang, ada kandidat ketua umum yg akan main uang. Si kandidat memberikan 10.000 dollar Singapura kepada pemilik suara (satu DPD). Sulit dibuktikan sehingga tak perlu dikembangkan,” katanya.
Apabila isu itu benar, Mahyudin mulai menolaknya. Selain menghancurkan demokrasi, Mahyudin menganggap, pemimpin yg lahir dari transaksi cuma mulai memiliki utang politik ketika menjabat.
“Seperti juga yg sudah ditunjukkan sejarah, tak ada kekuatan yg bisa menandingi kekuatan rakyat. Karena itu, politik uang dapat takluk seandainya rakyat juga berpartisipasi nyata dengan sumbangan dana,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Generik Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono,, mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan munaslub. Usulan ini disampaikan agar munaslub bisa menghasilkan ketua Golkar yg bersih.
KPK bisa menjadi pengawas nantinya. Jadi calon ketum yg macam-macam mampu segera digugurkan.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
