JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar interaksi peserta dengan calon ketua umum Partai Golkar dibatasi ketika pelaksanaan musyawarah nasional.
Pengetatan interaksi itu dikerjakan buat menghindari praktik transaksional dalam proses pemilihan ketua umum.
“Perketat, batasi interaksi antara peserta munas dengan calon ketua umum,” kata Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (28/2/2016).
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Riau itu menuturkan, segala peserta munas sebaiknya tak memakai fasilitas yg diberikan panitia munas. Seluruh peserta juga wajib menghadiri setiap agenda di dalam munas.
Doli mengatakan, peserta seringkali meninggalkan ruangan ketika hari pertama dan kedua munas. Para peserta itu memadati ruangan munas cuma pada ketika pemilihan ketua umum.
Ia juga mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi jalannya munas. Para pegiat atau organisasi antikorupsi juga diharapkan ikut mengawasi jalannya munas.
“Pas pemilihan jangan bawa HP supaya tak ada barang bukti (memilih siapa). Ini gagasan yg ingin kami kembangkan dan pekan depan kalian mulai untuk petisi tolak politik uang,” ucap Doli.
Isu adanya politik uang menguat jelang berlangsungnya Munas Golkar. Munas tersebut rencananya mulai digelar di Jakarta sekitar April 2016.
Pihak-pihak yg berkonflik di internal Golkar sepakat dengan penyelenggaraan munas buat mengakhiri perselisihan kepengurusan.
Kementerian Hukum dan HAM memperpanjang surat keputusan tentang keabsahan kepengurusan hasil Munas Riau sejak Januari 2016 hingga enam bulan ke depan agar Golkar leluasa mewujudkan rekonsiliasi.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
