JAKARTA, KOMPAS.com – Mahyudin menyampaikan mulai membawa Partai Golkar kembali memperjuangkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD seandainya terpilih sebagai ketua umum partai beringin tersebut.
Dia meyakini, pilkada lewat DPRD mulai melahirkan kepala daerah yg lebih baik seandainya dibandingkan dengan pilkada yg dipilih segera rakyat.
“Demokrasi kalian belum bersiap buat pilkada langsung, kalian balikkan lalu secara bertahap,” kata Mahyudin di Banjarmasin, Minggu (14/2/2016).
Mahyudin menilai, masyarakat banyak yg belum mampu melakukan penilaian terhadap kepala daerah secara objektif.
Seringkali, masyarakat lebih memilih kepala daerah yg melakukan politik uang. Akibatnya, para calon kepala daerah yg bersih dan idealis justru tak terpilih.
Pilkada justru dimenangkan oleh calon-calon yg bermain kotor dengan memakai seluruh cara.
“Kalau ekonomi dan pendidikan masyarakat kalian telah baik, baru kalian bersiap pilkada langsung,” ucap Wakil Ketua MPR ini.
Selain itu, lanjut Mahyudin, pilkada segera yg mengharuskan kampanye juga mulai membuat kepala daerah tak fokus pada pekerjaannya.
Di tahun pertama, kepala daerah justru mulai sibuk mengurusi timses yg sudah memenangkannya.
Di tahun terakhir, kepala daerah juga tak mulai fokus karena akan berkampanye bagi pilkada selanjutnya.
“Banyak yg bilang kembali ke DPRD kemunduran. Tapi kalau kami telah mau masuk jurang, enggak apa-apalah mundur sedikit, cari jalan lain,” ucapnya.
Upaya buat mengembalikan pilkada segera kembali lewat proses di DPRD pernah dikerjakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui revisi Undang-Undang Pilkada pada September 2014.
Golkar menjadi salah sesuatu parpol yg mendukung pilkada lewat DPRD hingga akhirnya RUU Pilkada disahkan menjadi undang-undang.
Namun, setelah undang-undang itu memicu kontroversi di masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yg membuat pilkada kembali melibatkan rakyat secara langsung.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
