JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Golkar diharapkan dapat menjadi contoh bahwa ketua umum partai tak dijabat oleh tokoh yg sedang menjadi pejabat publik. Walau pun tak ada ketentuan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yg menyatakan bahwa ketum dilarang rangkap jabatan.
Hal itu diungkapkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi ketika diskusi bertajuk “Mau Kemana Golkar?” di Jakarta, Minggu (21/2/2016).
Menurut dia, Golkar ketika ini memerlukan figur yg bisa mempersatukan seluruh golongan, yg sebelumnya sempat berkonflik.
“Golkar perlu memberikan conton tak rangkap jabatan. Harusnya mengurusi organisasi saja, sehingga mulai memunculkan kekuatan Golkar yg kokoh,” ujarnya.
Pasca penyelenggaraan munas sebelumnya, muncul dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar. Dualisme itu tidak cuma terjadi di level pusat saja, tapi juga di tingkat Dewan Perwakilan Daerah I dan II Golkar.
Adhie mengatakan, masalah dualisme itu haruslah diselesaikan sebelum munas berikutnya diselenggarakan. Untuk bisa mewujudkan hal itu, diperlukan sosok yg memiliki konsentrasi penuh terhadap pemulihan organisasi. Sebab, konsolidasi pengurus tidak cuma diperlukan pra-munas, tapi juga pasca munas.
“Kalau ditanya mengenai keseimbangan siapa yg cocok, penguatan organisasi siapa yg cocok, tentu tak dapat lagi Akom (Ade Komarudin). Enggak mampu karena ketua DPR. Kalau menjadi ketua partai juga, sulit terkendali,” ujarnya.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
