JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan diminta bagi memberikan peran lebih terhadap kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Pasalnya, kaum LGBT kerap mendapat perlakuan diskriminatif di masyarakat.
Program Manager Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra menilai, Menkes sesungguhnya memiliki otoritas buat menjelaskan kepada masyarakat tentang fenomena LGBT dari perspektif kesehatan.
Misalnya, dengan memiliki semacam naskah akademik yg menjelaskan bahwa LGBT tak bagi dijauhi dan bukan penyakit menyimpang.
“Ini harus didorong. WHO sendiri telah menyampaikan bahwa itu bukan penyakit,” ujar Daniel di Kantor LBH Jakarta, Selasa (9/2/2016).
(Baca: LGBT Bukan Gangguan Jiwa)
Daniel menambahkan, perlakuan diskriminatif yg diterima kaum LGBT juga mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Beberapa di antaranya seperti kurang atau hilangnya hak atas pekerjaan, tempat tinggal, jaminan sosial, mendapatkan standar hidup yg layak, hak kesehatan, hingga hak pendidikan.
Di bidang pendidikan, Daniel juga melihat bahwa pendidikan seksualitas di tanah air ketika ini masih sangat kurang.
Menurutnya, perlu pendidikan seksual secara simultan jangka panjang terhadap generasi mendatang supaya tak melihat fenomena ini dengan kacamata hitam dan putih.
(Baca: Menristek: Saya Nir Melarang Kelompok LGBT Beraktivitas di Kampus)
“Jangka panjang bagaimana, kami diskusi dengan Menkes dan Mendikbud,” kata Daniel.
Kaum LGBT, lanjut dia, kerap dipandang diskriminatif karena tolak ukur yg digunakan adalah perspektif keagamaan. Padahal, idealnya fenomena tersebut dilihat dari semua sisi.
“Harusnya ada perspektif lain, misalnya perspektif sains. Jangan ke ulama lagi, MUI lagi,” imbuhnya.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
