JAKARTA, KOMPAS.com – Konflik internal Partai Golkar yg sudah berlangsung lebih dari setahun terakhir diharapkan langsung berujung dengan penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
Munas mulai diselenggarakan oleh kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 di bawah kepemimpinan Ketua Generik Aburizal Bakrie.
Penyelenggaraan Munas menjadi ajang pertarungan untuk para calon Ketua Generik Partai Golkar. Seperti apa karakter ketua umum yg dibutuhkan Golkar ketika ini.
Senior Golkar, BJ Habibie, pada Kedap Pimpinan Nasional, Januari 2016 lalu, berpesan agar partai melakukan regenerasi kepemimpinan.
Dua pimpinan Golkar yg sempat berseteru, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, menyatakan tidak mulai maju mencalonkan diri sebagai ketua umum.
Keinginan keduanya bagi tak maju diapresiasi.
“Aburizal dan Agung tak muncul lagi memang bagus saja. Tapi apa iya para kandidat yg muncul tak mencerminkan patronase sebelumnya?” ujar pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Sudjito ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (11/2/2016).
Sejumlah kader yg telah menyataan mulai mencalonkan diri, di antaranya, Idrus Marham, Roem Kono, Mahyudin, dan Aziz Syamsudin.
Sementara, lainnya, seperti Ade Komarudin, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Agun Gunandjar, Gusti Iskandar, Fadhel Muhammad, dan Airlangga Hartarto, belum secara tegas menyatakan kesiapannya.
Menurut Arie, banyaknya kader Golkar yg ingin menjadi kandidat ketua umum memamerkan bahwa demokrasi berjalan di tubuh partai tersebut.
Akan tetapi, ia memberikan catatan bahwa sejumlah nama yg mencuat memperlihatkan adanya patronase kekuatan di belakang mereka.
“Nampak jelas gengnnya siapa, Akbar Tanjung patron gengnya ada. JK juga milik irisannya. Aburizal Bakrie dan Agung Laksono juga. Bahwa di Golkar itu patronasenya masih bekerja,” ujar Arie.
Hilangkan sentimen patronase
Secara terpisah, peneliti Forum Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menilai, siapapun yg mulai menjadi calon ketum Golkar harus menghilangkan sentimen patronase politik tersebut.
Sebab, tugas ketum baru Golkar ke depan mulai cukup berat bagi membenahi keadaan internal partai.
Konflik internal Golkar yg terjadi selama ini sudah menghasilkan dualisme kepengurusan tidak cuma di level DPP tapi juga di Dewan Perwakilan Daerah tingkat I dan II.
Konflik ini juga dianggap sebagai salah sesuatu faktor terdelegitimasinya kepercayaan publik terhadap Golkar.
Oleh karena itu, menurut Siti, Golkar harus memanfaatkan Munas sebagai jalan konsolidasi dan rekonsiliasi bersama.
Selain itu, momen bagi proses regenerasi kepemimpinan sehingga mengakomodir keinginan kedua belah pihak.
“Kalau dia menempatkan diri sebagai partai pembaharu, seharusnya ketum ke depan bukan berdasarkan patron, bukan tokoh sentral juga. Tetapi semata-mata sebagai manajer partai. Jika ini dilakukan, maka ini mulai menjadi langkah kebangkitan Golkar,” kata Siti.
Ia menambahkan, siapapun yg nantinya menjadi ketua umum Golkar, perlu mendengar suara kader muda partai.
“Tapi tentu proses rekruitmen itu tak liar dan harus sesuai dengan AD/ART partai,” ujarnya.
Anggota angkatan muda Partai Golkar, Ahmad Dolly Kurnia mengatakan, penyelesaian konflik Golkar melalui Munas yaitu momentum buat menumbuhkan baru kepada masyarakat.
Harapan baru itu tergantung apakah Golkar mampu menumbuhkan legitimasi baru dari publik.
“Untuk memperoleh legitimasi baru, tentu Munas kali ini menjadi tolok ukur yg mulai menjadi penilaian,” kata Dolly.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
