Jakarta -Terjadinya kelangkaan yg diikuti dengan melambungnya harga jagung pasca larangan impor, salah satunya diakibatkan data yg tak akurat terkait data produksi dan kebutuhan jagung di dalam negeri.
Hal tersebut yg berkali-kali jadi bahan kritik dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ketika Kedap Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, dan sejumlah asosiasi perunggasan.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur Jenderal Flora Pangan Kementan, Hasil Sembiring mengungkapkan, banyak sebab di luar kendali Kementan dalam pengumpulan data produksi pertanian, baik jagung, kedelai, maupun padi.
“Kita telah berusaha sekuat tenaga, dalam laporan standing crop (tegakan tanaman), kalau menurut aku terlalu tinggi sehingga ada dua kelemahan. Coba padi sama alang-alang, susahkan bedain. Kemudian bedain padi yg panen sama yg tidak,” kata Hasil ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Standing crop sendiri yaitu perhitungan panen berdasarkan satelit, lewat tegakan tanaman yg kelihatan dari citra satelit, bagi kemudian diterjemahkan menjadi data produksi.
Sementara di sisi pengamatan lapangan, yakni Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga diakui ada dua kendala, seperti kurangnya honor hingga melesetnya perhitungan PPL di lapangan.
“Di dua tempat ada dua yg nakal. Hanya Rp 250.000 per bulan (honor). Petugas PPL juga sebenarnya telah milik luas baku sawah yg diukur, bahkan dia pagari luas 1.000 meter persegi, nggak kemudian jadi 5.000 meter persegi, nggak mau dia (bohong),” katanya.
Sebelumya, dua anggota Komisi IV DPR, salah satunya Daniel Johan mengungkapkan, hilir dari polemik jagung impor yg tidak kunjung diuraikan adalah pada keraguan data yg dipakai pemerintah sebelum menetapkan kebijakan.
“Sebenarnya data di lapangan itu bagaimana. Kalau datanya morat-marit kayak begini, yah perencanaan jadinya ngaco, rakyat yg jadi korban. Datanya dari BPS (Badan Pusat Statistik), padahal BPS saja diragukan,” ujar Daniel.
Ia mencontohkan, tahun lalu, dengan produksi Rp 22,8 juta ton berdasarkan angka ramalan BPS, dan kebutuhan jagung sebesar 21,4 juta ton, seharusnya ada surplus sebesar 400 ribu ton.
“Dengan data yg surplus tersebut, tidak ada alasan untuk impor. Data yg morat-marit begini selalu berulang,” jelas Daniel.
Data yg keliru pula, lanjutnya, juga terjadi pada persoalan impor beras. “Produksi katanya surplus 10 juta, tetapi kemudian di Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) diputuskan impor 1,5 juta ton,” katanya.
Dalam polemik jagung, kebijakan yg diambil berdasarkan data yg keliru ini pula yg kelihatan dari naiknya harga jagung secara tiba-tiba pasca dilarangnya impor jagung.
“Laporan produksi jagung katanya surplus. Kok sekarang harga jagung dapat tiba-tiba naik dari Rp 2.000/kg jadi Rp 6.000/kg, kemudian malah ada yg Rp 7.000/kg. Kalau aku lihat, antara Dirjen Peternakan dan Dirjen Flora Pangan sendiri kayanya nggak pernah ngobrol juga, apa karena ruangannya berjauhan,” tutupnya.
(hns/hns)
Sumber: http://ift.tt/1m2K6Bu
