Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengungkapkan keheranannya atas munculnya anggaran bagi uninterruptable power supply (UPS) dalam APBD Perubahan 2014. Ia kaget karena tiba-tiba anggaran bagi pembelian truk menghilang, namun muncul anggaran baru bagi UPS.
“Saya ingat sekali mau beli truk sampah. Tapi setelah kami bahas begitu APBD selesai masuk ke kami, uang truk sampah hilang semua,” kata Ahok ketika bersaksi bagi mantan Kasi Prasarana dan Wahana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).
Ahok mengaku tidak tahu siapa yg mengubah anggaran tersebut. Anak buahnya pun tidak ada yg mengaku.
“Enggak ada yg mau ngaku siapa yg ngilangin. Di situ aku katakan aku harus paksa kita pakai e-budgeting supaya tahu siapa yg ganti,” ujarnya.
Di situlah kemudian terjadi keributan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI. Ahok menegaskan, UPS sama sekali tak masuk dalam KUA-PPAS. Sebab anggaran mendesak dalam bidang pendidikan hanyalah rehabilitasi gedung sekolah yg telah tak layak.
“Tidak ada pengadaan barang sama sekali. Yang ada rehabilitasi gedung sekolah,” kata Ahok.
Ahok mulai bersaksi bagi mantan Kasi Prasarana dan Wahana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat, Alex Usman. Alex didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 25 UPS buat 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014 yg merugikan keuangan negara Rp 81 miliar.
Menurut jaksa dalam surat dakwaan, pengadaan UPS bagi sekolah-sekolah menengah di lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Barat tak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena yg dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yg dibutuhkan oleh sekolah-sekolah.
Anggaran UPS dapat dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014 setelah Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI.
Untuk meloloskan permintaan ini, Fahmi Zulfikar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan meminta fee terkait pengadaan UPS. Kongkalikong ini berlanjut ke tangan Firmansyah yg ketika itu menjabat Ketua Komisi E DPRD .
Anggaran UPS akhirnya berhasil lolos dan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 meskipun tak pernah dibahas dalam meeting Komisi E dengan SKPD Pemprov DKI.
(kff/hri)
Sumber: http://news.detik.com
