JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Generik Partai Golkar hasil Munas Riau, Agung Laksono, menilai langkah pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM soal perpanjangan kepengurusan Riau telah tepat.
Dengan SK Menkumham itu, DPP Golkar hasil Munas Riau mampu menyelenggarakan musyawarah nasional yg sah.
Namun, Agung mengusulkan agar sebelum munas digelar, ada baiknya diselenggarakan musyawarah daerah terlebih dahulu.
Hal itu bertujuan buat mencari pengurus daerah baru yg nantinya mulai memiliki hak suara ketika munas.
“Harus langsung direkonsiliasi, direvisi masing-masing daerah. Nir dapat begitu saja,” kata Agung, Kamis (28/1/2016).
“Agar diselesaikan, dilanjutkan melalui munas yg demokratis dan berkeadilan melibatkan segala pihak,” ucap dia.
Seperti diketahui, selama setahun terakhir terjadi dualisme kepengurusan Partai Golkar.
Kubu pertama adalah pengurus Golkar hasil Munas Bali yg dikomandoi Aburizal Bakrie. Kubu kedua adalah pengurus Golkar hasil Munas Jakarta yg diketuai Agung Laksono.
Masing-masing kubu memiliki pengurus Dewan Perwakilan Daerah I dan II.
“DPD lama sebaiknya dalam mencari kepesertaan harus melalui musda. Itu tentu buat memilih pengurus baru dengan mengikuti atura yg ada,” ujarnya.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
