JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membahas sejumlah isu utama dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Salah aatunya adalah terkait pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Terkait wacana tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mengartikannya sebagai pembubaran. Namun lebih kepada perbaikan lembaga negara itu.
“Bukan pembubaran. Nir dibubarkan, mungkin perbaikan,” kata Kalla di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (6/2/2016).
Kalla pun menolak berkomentar banyak terkait Dewan Perwakilan Daerah ke depannya, termasuk apakah perlu penguatan untuk lembaga tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Daerah sendiri.
(Baca: Muhaimin: Arus Kuat PKB Ingin Dewan Perwakilan Daerah Dibubarkan)
“Urusan Dewan Perwakilan Daerah lah,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengaku mulai menampung terlebih dahulu usulan yg masuk soal wacana pembubaran DPD.
Semuanya, kata Zulkifli, mulai digodok di badan pengkajian MPR. Namun ia mengingatkan, bahwa mekanisme pengajuan usulan di MPR ketika ini berbeda dengan mekanisme pengajuan terdahulu.
“Mana yg mulai diubah, mana yg mulai diusulkan, mana yg harus dirumuskan. Diusulkan oleh zepertiga anggota MPR, dihadiri beberapa pertiga. Setuju separuh, baru bisa,” paparnya.
“Jadi, sekarang ini kami tampung dahulu usulan-usulan seluruh pihak,” jelas Ketua Generik Partai Amanat Nasional itu.
Ketua Generik Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, arus kuat pengurus daerah partainya menghendaki agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tak berfungsi sama sekali.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
