JAKARTA, KOMPAS.com – Silaturahim Nasional Partai Persatuan Pembangunan mengeluarkan sejumlah rekomendasi, antara yang lain menyelenggarakan Muktamar VIII selambat-lambatnya April 2016.
“Tapi kalau diselenggarakan Maret tak masalah, yg utama deadline-nya April,” ujar Wakil Ketua PPP hasil Muktamar Bandung, Suharso Mono Arfa, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (6/2/2016).
Silatnas PPP juga merekomendasikan pelaksanaan musyawarah kerja nasional (mukernas).
Mukernas maupun muktamar itu harus dilaksanakan oleh para pihak yg berselisih, tapi sama-sama berada dalam kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung secara proporsional dan dilandasi semangat ukhuwwah islamiyah.
Karena yg menyelenggarakan adalah DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung, maka penyelenggaraan berlandaskan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Muktamar Bandung.
“Dengan penyesuaian terbatas pada pasal-pasal yg berkaitan dengan waktu,” kata Suharso.
Peserta muktamar adalah dewan pimpinan wilayah dan cabang yg pengesahannya dikerjakan oleh Ketua Generik Suryadharma Ali dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz atau Ketua Generik Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy.
Adapun supervisi dalam persiapan dan perlaksanaannya mulai dikerjakan oleh Mahkamah Partai yg berlaku dan senior partai yg terus aktif mengikuti perkembangan partai.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
