Uji mencoba program diet kantong plastik dengan cara berbayar akan digalakkan pada 17 kota di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Berdasarkan diskusi antara Kementerian Lingkungan Hayati dan Kehutanan dan YLKI diputuskan buat tahap awal, plastik berbayar ditawarkan dijual dengan harga Rp 200 per kantong plastik.
Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai usulan harga tersebut terlalu murah diterapkan di Ibu kota. Djarot meminta agar tiap kantong plastik harus dibanderol dengan harga Rp 5.000 buat retail modern dan Rp 500 buat di pasar tradisional.
Menanggapi hal tersebut Ketua Yayasan Forum Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyatakan bahwa ekspektasi Djarot tidak masuk akal buat diterapkan. Menurutnya kalau Djarot memaksa, maka alokasi dana yg dibebankan pada konsumen tersebut harus jelas.
“Dikembalikan ke Pak Djarot, backgroundnya bagi apa? Kalau untuk konsumen masak belanja Rp 3 ribu, plastiknya Rp 5 ribu kan enggak masuk akal. Jadi ini kan memang duitnya bagi apa? Jadi harus ada kejelasan. Kan kalau itu dibebankan ke konsumen, selalu konsumen tak ada kejelasan benefitnya apa,” kata Sudaryatmo ketika dihubungi merdeka.com, Minggu (21/2).
Sudaryatmo menilai bahwa penerapan harga kantong plastik harusnya dibuat bertahap. Jika ketika ini seharga Rp 200 ternyata tidak mampu mengurangi konsumsi plastik, maka dapat dinaikan.
“Harganya dinaikan sampai pada titik tertentu sampai efektif sesuai evaluasi. Kan tujuannya mengurangi sampah,” ujarnya.
Sudaryatmo menjelaskan bahwa harga kantong plastik Rp 200 baru saja diterapkan. Maka sejauh ini belum dapat dikerjakan evaluasi apakah efektif atau tidak.
Selain itu dia juga menegaskan bahwa seharusnya tidak cuma konsumen yg diberikan edukasi diet kantong plastik. Lebih dari itu penjual barang dan produsen plastik harus turut bertanggung jawab atas melimpahnya sampah plastik.
“Itu kan kalau undang-undang sampah, itu tanggung jawab produsen bagi menarik kembali kemasan sampah itu. Tapi selama ini kan produsen tak melakukan kewajiban itu, itu yg harus dituntut. Kalau pemerintah mau jujur, ini bagian kesalahan pemerintah yg terlalu longgar memberikan karpet merah terhadap investasi di bidang plastik. Di banyak negara kan ada pembatasan yg cukup ketat soal industri plastik,” ungkapnya.
Berdasarkan pengamatannya juga, kebanyakan penjual yg terus menyuguhi para konsumen dengan kantong plastik. Hal itu menjadi Norma yg dikerjakan meskipun konsumen belum tentu membutuhkannya.
“Harusnya seperti di luar negeri, kalau konsumen enggak minta ya enggak dikasih,” pungkasnya.Baca juga:
Sebelum Indonesia, 4 negara lebih lalu diet kantong plastik
Pemkot depok berlakukan kantong plastik berbayar
Plastik berbayar di Kota Bekasi dianggap terlalu murah
Wagub Djarot minta para pedagang tidak gratiskan kantong plastik
Pemkot Bogor akan terapkan plastik berbayar, dibanderol Rp 200
Sumber: http://www.merdeka.com
