I Wayan Gendoh Suardana dari ForBali bersama 14 Bandesa Adat (Kepala Desa Adat) terbang ke Jakarta buat menemui Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat. Kedatangannya tersebut diterima oleh Deputi II, Yanuar Nugroho dan staf khusus kepresidenan, Noer Fauzi Rachman. Dalam meeting tersebut para Bandesa Adat mengatakan sejumlah fakta penolakan reklamasi Teluk Benoa.
“Saat ini Bandesa Adat sudah menyatakan sikap kritis terhadap praktik investasi. Ini yaitu sejarah dalam investasi di Bali. Ada hal-hal yg melatarbelakangi sikap kritis tersebut sehingga mencederai masyarakat adat Bali. Setidaknya ada 71 titik kawasan suci di sekitaran Teluk Benoa,” tutur Wayan Gendoh ketika ditemui di Sekretariat Walhi, Selasa (16/2).
Lebih lanjut ia menjelaskan terjadi upaya-upaya di ruang gelap bagi memaksakan proyek reklamasi itu tetap dilaksanakan. Tak cuma itu terjadi pula ketidakpercayaan di masyarakat terkait investasi-investasi. Faktanya dari sekian banyak rakyat yg didatangi buat diajak bicara tentang amdal, cuma sebagian kecil yg menyetujui. Misalnya dari 80 warga yg diajak bicara, cuma ada 1 atau 2 yg menyetujui amdal tersebut.
“Satu-satunya jalan yg terbaik adalah membatalkan proyek ini kemudian Bapak Jokowi mencabut Perpres No. 51 tahun 2014,” tegas Wayan Gendoh.
Ada 18 surat penolakan reklamasi dalam bentuk tertulis dengan kop surat bandesa adat. Surat tersebut berdasarkan hasil pertemuan adat yg masih memakai sistem taruman dalam mengambil keputusan. Hasil meeting tersebut kata dia, mulai ada perwakilan staf kepresidenan yg mulai tiba bagi meninjau Teluk Benoa dan berkonsultasi dengan Bandesa Adat.
Menurut mereka, Teluk Benoa yaitu kawasan suci yg seandainya reklamasi tersebut tetap berjalan justru mulai melukai masyarakat adat Bali.
“Kami menolak rencana reklamasi dan revitalisasi Teluk Benoa, karena untuk kami, kawasan itu yaitu kawasan suci. Kami merasa dicederai, apalagi untuk kita laut itu suci,” ungkap Bandesa Adat Kuta Wayan Swarsa.
Dia menjelaskan, ada 71 titik suci yg ada di sekitaran Teluk Benoa. Di antaranya 33 pura, 19 loloan yg yaitu rapat arus sungai dan air laut dan 19 muntik tempat daratan pasir yg relatif dekat dengan permukaan laut. Muntik itu dipercaya sebagai tempat suci untuk umat Hindu karena terdapat energi panas dan dingin.
“Apa betul Teluk Benoa itu tergerus kemudian menimbulkan bencana? Seyogianya orang yang lain yg harusnya bertanya kepada kalian sebagai masyarakat adat yg telah lama tinggal di situ. Bukan tiba membawa setumpuk amdal yg penuh dengan catatan-catatan terkait kajian-kajian tanpa melibatkan kalian sebagai Bandesa Adat,” tutur Wayan Swarsa.
Sebagai perwakilan masyarakat bali, dia mengaku tak ikut dilibatkan dalam penyusunan amdal reklamasi Telu Benoa. Nir ada niatan baik dari pihak pemerintahan maupun pihak asing yg mulai merevitalisasi Teluk Benoa. Selama ini kata dia, desa adat yaitu mitra kerja pemerintahan pada ketika mewujudkan kesejahteraan hingga level masyarakat kelas bawah. Pihaknya mengaku tak pernah memprotes program-program pemerintah sebelumnya.
Pendangkalan laut di Teluk Benoa yaitu gejala alam yg memang telah seharusnya terjadi. Sedimentasi setinggi 30 cm memang pasti terjadi mengingat usia bumi yg semakin tua. Lumut yg ada di sungai kata dia mampu dibersihkan oleh masyarakat.
“Kalau ada lumut ya harus dibersihkan bukan diuruk dan dikasih pasir dahulu dijadikan 14 pulau buatan dan dibangun ribuan kamar hotel,” kata dia.
Baginya, rencana pembuatan 14 pulau buatan di Teluk Benoa mulai menimbulkan banyak masalah. Seperti persaingan dunia usaha pariwisata karena mulai ada ratusan kamar hotel yg dibuat di atas pulau buatan tersebut. Padahal, telah ada ribuan kamar hotel yg ada di segala Kuta, Tuban, Legian, Nusa Dua, Sanur dan yg lainnya. Tak cuma itu, kemacetan dan tindak kriminal juga mulai menjadi persoalan yang lain yg ditimbulkan dari pulau buatan itu.
Sumber: http://www.merdeka.com
