JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, konflik internal Golkar harus langsung diselesaikan sebelum guncangannya semakin besar dan mengganggu kinerja parlemen serta pemerintah.
Namun, ia menegaskan, pemerintah tak mulai mengintervensi cara Golkar dalam menyelesaikan persoalannya.
“Kami tak ingin membedakan Golkar Ancol maupun Golkar Bali. Mudah-mudahan dapat cepat selesai dan pemerintah sungguh terbantu dengan kerja sama di parlemen,” kata Pramono Anung, di Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga mengungkapkan hal yg sama.
Luhut membantah seandainya pemerintah disebut ikut memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan munaslub Golkar.
“Tidak ada,” kata Luhut.
Golkar kubu Aburizal Bakrie berkomitmen mendukung pemerintah. Perubahan sikap politik ini diputuskan pada rapinas dua hari lalu.
Pemerintah merespons dukungan Golkar dengan cepat. Melalui SK Menkumham, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 diperpanjang.
Perpanjangan ini diberikan agar Golkar memiliki kepengurusan sah dan leluasa menggelar munaslub bagi menyelesaikan prahara internalnya.
Dalam kepengurusan hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie menjabat ketua umum, Agung Laksono wakil ketua umum, dan sekretaris jenderal dijabat oleh Idrus Marham.
Kepengurusan inilah yg mulai menyiapkan munaslub bersama tim transisi yg di dalamnya terdapat tokoh senior seperti Jusuf Kalla serta BJ Habibie.
Dinamika antara pemerintah dan Golkar ini memunculkan spekulasi. Jokowi dan Golkar ditengarai memiliki kesepakatan besar seandainya perombakan kabinet dilakukan.
Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo membenarkan Aburizal sudah merekomendasikan sejumlah nama bagi duduk dalam kabinet Jokowi.
“Pak Ical (Aburizal) telah siapkan nama, tetapi aku enggak tahu siapa namanya,” ujar Bambang.
Tetapi, Pramono Anung segera menepis pernyataan Bambang. Ia menyampaikan bahwa tak ada nama yg diajukan Aburizal bagi dijadikan menteri, dan Jokowi belum memberikan sinyal sol itu.
“Tidak ada. Tapi pemerintah menghargai keputusan formal (mendukung pemerintah) dalam Rapimnas Partai Golkar,” kata Pramono.
Dukungan Golkar terhadap pemerintah mulai mengubah konstelasi politik khususnya di parlemen.
Kehadiran Golkar membuat kursi partai pendukung pemerintah di parlemen menjadi dominan. Politik sungguh sangat dinamis.
Golkar yg ketika Pilpres 2014 berseberangan dengan partai pendukung Jokowi kini mengambil sikap politik berbeda. Akan konkretkah dukungan Golkar bagi pemerintah? Kita tunggu saja.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
